Portal Media Kota Cirebon – Rutan Kelas I Cirebon menjadi pusat inovasi dan kolaborasi baru dengan digelarnya serangkaian peresmian fasilitas strategis serta penyerahan sertifikat Kekayaan Intelektual (KI) pada Selasa, 21 Oktober 2025. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Asep Sutandar, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hemawati dan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Ery Kurniawan.
Kegiatan ini menjadi penanda kuat sinergi antara Rutan dan Pemerintah Daerah melalui penandatanganan kerja sama antara Rutan Cirebon dan Pemerintah Kota Cirebon. Dalam kesempatan yang sama, dilakukan peresmian tiga fasilitas pembinaan baru, yakni Green House, Bioflok, dan Dapur Sehat, yang diharapkan dapat mendukung program pembinaan narapidana secara produktif dan berkelanjutan.
Momen penting acara ini adalah penyerahan sertifikat hak cipta atas karya musik Kepala Rutan Kelas I Cirebon serta sepuluh sertifikat merek untuk pelaku UMKM binaan di wilayah Kota Cirebon. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk nyata dukungan terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di tingkat lokal.
Wali Kota Cirebon Effendi Edo, yang turut hadir bersama unsur Forkopimda, menyampaikan apresiasi terhadap upaya kolaboratif tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya pembinaan yang bersifat produktif dan manusiawi.
“Peresmian Dapur Sehat dan Green House adalah simbol pembinaan produktif. Sementara fasilitasi HAKI merupakan bentuk pengakuan atas jerih payah mereka sebagai insan produktif. Ini bukan hanya tentang disiplin, tetapi mengembalikan harapan dan martabat,” ujar Effendi Edo.
Kakanwil Kemenkum Jabar Asep Sutandar dalam kesempatan terpisah juga menyampaikan bahwa penguatan pembinaan di lingkungan rutan menjadi bagian dari upaya rehabilitasi menyeluruh. Selain memberikan keterampilan kerja, program seperti Green House dan Bioflok diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran nyata bagi warga binaan untuk kembali berdaya guna setelah bebas nanti.
Fasilitas baru ini juga dirancang agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan menjadi model pembinaan yang bisa direplikasi di rutan lainnya di Jawa Barat. Sinergi lintas lembaga — termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pelaku UMKM — menjadi kunci keberhasilan program tersebut.
