Persagi Cirebon Tegaskan Menu MBG Tidak Boleh Diganti Makanan Ringan atau Kemasan
Portal Media Kota Cirebon — Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Kabupaten Cirebon angkat suara terkait praktik penggantian menu dalam program Makan Berbasis Gizi (MBG), dari real food menjadi makanan kemasan atau makanan ringan.
Ketua Persagi Kabupaten Cirebon, Sartono, menegaskan bahwa menu MBG tidak boleh diganti dengan makanan ringan atau olahan kemasan, karena secara teori gizi, pemberian makanan ringan tidak memenuhi prinsip dasar kecukupan gizi untuk peserta didik.
“Tidak ada satu pun teori gizi yang memperbolehkan MBG diberikan dalam bentuk makanan ringan,” ujar Sartono, Selasa (28/10/2025).
Menurut Sartono, pemberian makanan ringan berisiko cukup tinggi karena sebagian besar olahan pabrik mengandung natrium tinggi akibat pengawet, sementara protein, vitamin, dan mikronutrien penting sangat minim.
“Rasanya memang lebih gurih, tapi proteinnya kecil, mikronutriennya juga rendah. Kalorinya tinggi, tapi gizi sebenarnya tidak mencukupi,” jelasnya.
Toleransi untuk Siswa yang Berpuasa
Meski demikian, Sartono menyebut terdapat toleransi terkait pemberian makanan ringan atau makanan kering dalam program MBG. Hal ini diperbolehkan hanya ketika siswa sedang berpuasa, dengan catatan tetap mengikuti standar yang disusun oleh ahli gizi.
“Karena itu haknya, jadi ada toleransinya. Tetapi tetap harus sesuai dengan standar gizi,” tambah Sartono.
Menu MBG Kabupaten Cirebon: Siklus 20 Hari
Menu MBG di Kabupaten Cirebon disusun langsung oleh Persagi Kabupaten Cirebon dengan rancangan bernama Siklus 20 Hari. Menu ini berarti setiap 20 kali pemasakan, siklus menu akan kembali ke menu awal, sehingga peserta mendapatkan variasi makanan yang seimbang dan memenuhi kebutuhan gizi harian.
Sartono menjelaskan, rancangan menu ini telah melalui perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan dana yang tersedia. Setiap menu MBG dirancang agar memenuhi sekitar 35 persen kebutuhan kalori harian siswa.
“Misalnya, anak SMP membutuhkan sekitar 2.050 kalori per hari. Sepertiganya kita penuhi melalui menu di sekolah. Itu sudah dihitung sejak awal dan dipastikan terpenuhi,” jelas Sartono.
Perselisihan dengan SPPG
Meski menu MBG sudah dirancang sesuai standar gizi, ternyata tidak seluruh rancangan menu disepakati oleh Sekretariat Program Penguatan Gizi (SPPG). Sartono menilai adanya potensi pengaruh kepala SPPG dan pihak akuntan dalam menentukan menu sehingga beberapa menu MBG yang diberikan tidak sesuai dengan rancangan ahli gizi.
“Kami berada dalam satu tim dengan kepala SPPG, dan kadang keputusan administratif atau anggaran bisa memengaruhi rancangan menu. Akibatnya, menu MBG yang diberikan di lapangan tidak sepenuhnya sesuai standar gizi yang kami susun,” jelas Sartono.
Imbauan Persagi
Persagi Kabupaten Cirebon menegaskan pentingnya mengutamakan menu real food untuk MBG, karena tujuannya adalah menjamin kecukupan gizi siswa, membangun kebiasaan makan sehat, dan mencegah risiko kesehatan akibat konsumsi makanan olahan tinggi natrium dan kalori rendah gizi.
“Tujuan MBG bukan sekadar memberi makanan, tapi memberi gizi seimbang yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, penggantian dengan makanan ringan harus dihindari kecuali dalam kondisi tertentu seperti puasa,” tutup Sartono.
