Portal Media Kota Cirebon – Pemerintah Kabupaten Cirebon terus memperkuat budaya inovasi di lingkungan birokrasi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Lewat gagasan bertajuk “Strategi Optimalisasi Penguatan Inovasi Daerah melalui Pagu Inovasi”, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Eva Musyaerofah, SIP, merancang terobosan strategis agar setiap inovasi di OPD tidak hanya menjadi ide kreatif, tetapi juga memiliki dukungan kelembagaan dan pendanaan berkelanjutan.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari Rancangan Aksi Perubahan (RAP) yang disusun dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan V tahun 2025, yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kabupaten Cirebon bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Jawa Barat. Program ini bertujuan menyiapkan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, inovatif, dan mampu menjawab tantangan pelayanan publik dengan solusi kreatif yang nyata.
Eva menjelaskan, selama ini inovasi yang lahir di OPD kerap berhenti di tengah jalan karena tidak memiliki anggaran khusus. “Melalui Pagu Inovasi Daerah, setiap OPD bisa mengembangkan ide kreatif yang berdampak langsung bagi masyarakat, dengan dukungan fiskal yang jelas. Ini memastikan setiap inovasi memiliki jalur implementasi yang konkret, bukan sekadar wacana,” ujarnya kepada Radar Cirebon, Rabu (29/10/2025).
Lebih lanjut, Eva menekankan bahwa kehadiran Pagu Inovasi Daerah bukan hanya soal pembiayaan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat daya saing Kabupaten Cirebon. Dengan dukungan anggaran yang terencana, inovasi dapat diukur efektivitasnya, dievaluasi secara berkala, dan disinergikan dengan program pembangunan daerah lainnya.
Kebijakan ini juga selaras dengan misi Bupati Cirebon, yang menekankan pentingnya mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berbasis inovasi. Dengan demikian, setiap program yang diluncurkan OPD diharapkan tidak hanya memenuhi target administrasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dari sisi kemudahan layanan, efisiensi, maupun kualitas pelayanan.
Rancangan aksi ini menargetkan sejumlah langkah konkret dalam jangka pendek, di antaranya adalah penerbitan SK Bupati tentang Pagu Inovasi Daerah, pembentukan Tim Inovasi Daerah, serta integrasi menu inovasi di aplikasi e-Perencanaan. Menu inovasi ini memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengakses berbagai ide kreatif OPD secara transparan dan partisipatif, sekaligus memudahkan evaluasi kinerja inovasi secara digital.
Eva menambahkan bahwa strategi ini diharapkan menjadi pemicu budaya inovasi yang berkesinambungan, tidak hanya di tingkat pimpinan OPD, tetapi juga di seluruh lini birokrasi. Dengan adanya dukungan kelembagaan, anggaran, dan monitoring yang terstruktur, Kabupaten Cirebon berpotensi menjadi salah satu daerah percontohan dalam hal inovasi birokrasi di Provinsi Jawa Barat.
“Kami berharap setiap ASN dapat melihat inovasi sebagai bagian dari tugas sehari-hari, bukan pekerjaan tambahan. Dengan budaya inovasi yang kuat, pelayanan publik akan lebih cepat, tepat, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat luas,” pungkasnya.
