DPRD Kota Cirebon Usulkan Pembatasan Kapasitas Produksi SPPG untuk Jaga Kualitas MBG
Portal Media Kota Cirebon – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon mengusulkan pembatasan kapasitas produksi makanan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan kualitas layanan dan efisiensi operasional dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah daerah untuk mendukung gizi masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik, menekankan bahwa rekomendasi pembatasan kapasitas harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kota. Menurutnya, pembatasan ini sangat krusial untuk mencegah kelelahan pekerja, menjaga standar mutu layanan, serta mengurangi potensi kesalahan teknis yang dapat terjadi akibat beban kerja berlebih.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap porsi makanan yang disajikan kepada masyarakat tetap bergizi, higienis, dan berkualitas tinggi. Beban kerja berlebih pada para pekerja SPPG berpotensi menurunkan standar mutu layanan, sehingga pembatasan kapasitas produksi sangat diperlukan,” ujar Fitrah Malik.
DPRD Kota Cirebon mengusulkan batas maksimal 2.000 porsi per hari untuk satu dapur SPPG. Angka ini merupakan hasil kajian awal terkait kapasitas tenaga kerja, fasilitas dapur, serta kualitas bahan baku yang tersedia. Pembatasan ini diharapkan dapat memperbaiki efisiensi operasional tanpa mengurangi jumlah masyarakat yang menerima manfaat program MBG.
Pentingnya Pembatasan Kapasitas Produksi SPPG
Fitrah Malik menjelaskan lebih rinci mengenai pentingnya pembatasan kapasitas produksi:
-
Menjaga kualitas gizi dan rasa makanan: Dengan jumlah porsi yang lebih terkontrol, setiap makanan dapat disiapkan dengan standar gizi yang sesuai pedoman.
-
Mengurangi risiko kelelahan pekerja: Produksi makanan dalam jumlah besar dalam waktu terbatas meningkatkan risiko kesalahan dan gangguan kesehatan pekerja.
-
Efisiensi bahan baku dan logistik: Pembatasan produksi memungkinkan pengelolaan bahan baku lebih rapi dan mengurangi pemborosan.
-
Meningkatkan kepuasan penerima manfaat: Porsi makanan yang konsisten dan berkualitas akan meningkatkan kepuasan masyarakat penerima MBG.
Selain itu, DPRD Kota Cirebon mendorong pemerintah daerah untuk melakukan peninjauan ulang kapasitas dapur SPPG, penambahan tenaga kerja jika diperlukan, dan evaluasi rutin terhadap proses produksi. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjamin program MBG berjalan optimal serta mendukung kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
Fitrah Malik menambahkan bahwa pembatasan kapasitas produksi bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang penjaminan mutu layanan publik. “Kita harus memastikan bahwa setiap porsi yang diterima masyarakat adalah porsi yang aman, bergizi, dan layak konsumsi. Dengan begitu, tujuan program MBG sebagai penyedia gizi tambahan masyarakat dapat tercapai dengan baik,” tuturnya.
Pemerintah Kota Cirebon saat ini tengah menindaklanjuti rekomendasi DPRD dengan melakukan kajian operasional SPPG, termasuk penyesuaian jadwal produksi, distribusi logistik, serta pelatihan tambahan bagi pekerja dapur agar tetap produktif namun tidak kelelahan.
“Pembatasan ini menjadi langkah preventif sekaligus upaya meningkatkan mutu layanan publik. Kami optimis bahwa dengan kolaborasi DPRD dan pemerintah daerah, program MBG akan semakin efektif dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Cirebon,” kata Fitrah Malik.
